oleh

Maemun Kecam Trans7: “Ini Bukan Sekadar Kesalahan Teknis, Tapi Krisis Moral Media!”

DETIKPERISTIWA.ID – Kontroversi tayangan program Xpose Uncensored di stasiun televisi Trans7 kini memicu gelombang kemarahan publik, terutama di kalangan santri dan alumni pesantren.

Tayangan tersebut dianggap melecehkan dunia pesantren karena menampilkan narasi yang merendahkan kehidupan santri dan kyai, termasuk menyebut “santri minum susu saja harus jongkok”.

Akibatnya, tagar #BoikotTrans7 mendadak viral di media sosial. Banyak tokoh masyarakat, ormas Islam, hingga lembaga hukum menuntut permintaan maaf terbuka dan sanksi tegas terhadap pihak yang terlibat dalam produksi konten tersebut.

Menanggapi kasus tersebut, Maemun, Founder Aktivist Connection, mengecam keras tayangan Trans7 yang dinilai tidak menghormati nilai-nilai luhur pesantren dan tradisi santri di Indonesia.

Baca Juga :  Terdakwa Slamet Tidak Dijerat UU Lingkungan, Ini Alasan Jaksa

“Ini bukan sekadar kesalahan teknis atau keteledoran produksi. Ini adalah bukti bahwa sebagian media sudah kehilangan empati terhadap lembaga keagamaan yang selama ini menjadi benteng moral bangsa,” Tegas Maemun saat ditemui di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Menurut Maemun, pesantren adalah tempat lahirnya generasib erakhlak, bukan objek sensasi atau olok-olok di layar kaca.

Ia mempertanyakan bagaimana proses editorial di Trans7 bisa meloloskan konten yang jelas-jelas berpotensi menyinggung umat.

“Apakah redaksi Trans7 tidak memiliki filter moral? Apakah tidak ada satu pun editor yang berpikir bahwa konten seperti itu bisa melukai hati jutaan santri dan ulama di Indonesia?” Ujannya geram.

Desakan kepada KPI dan Dewan Pers

Dalam pernyataannya, Maemun juga meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers untuk tidak tinggal diam terhadap pelanggaran nilai etika penyiaran ini.

Baca Juga :  Akibat Penyerangan Pos TNI di Papua, Tujuh Anggota TNI Tertembak

“KPI dan Dewan Pers jangan hanya diam. Harus ada tindakan nyata! Jangan sampai kasus ini hanya berakhir dengan permintaan maaf formal tanpa evaluasi menyeluruh,” Katanya.

Maemun menilai bahwa permintaan maaf Trans7 pada 14 Oktober 2025 belum cukup untuk menghapus luka moral di masyarakat pesantren. Ia mendesak agar dilakukan audit konten dan sanksi administratif terhadap program tersebut.

Pertanyaan Tegas dari Maemun:

1. Apakah Trans7 masih pantas disebut media publik jika tidak menghormati lembaga pendidikan keagamaan?

2. Di mana tanggung jawab sosial redaksi terhadap umat yang merasa dilecehkan?

3. Apakah KPI akan tetap diam ketika pesantren yang menjadi benteng moral bangsa dihina di televisi nasional?

Baca Juga :  Patroli Skala Besar, Polres Serang Kota Bubarkan Kerumunan

4. Apakah permintaan maaf cukup tanpa adanya tindakan korektif dan sanksi nyata?

Menutup Pernyataan, Maemun Menegaskan, “Kami dari Aktivist Connection siap mengawal kasus ini sampai tuntas. Kami tidak ingin lagi melihat media menjadikan dunia pesantren sebagai bahan candaan atau eksploitasi rating. Ini soal harga diri moral bangsa.” Tutupnya. RED

Loading...

Baca Juga