oleh

Oknum Panitera Pengganti Kirim ‘Alamat Palsu’ yang Berujung Dugaan Menyesatkan Hakim

-HUKUM-235 views

DETIKPERISTIWA.ID- Perkara kepailitan Central Kuta dengan Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby di Pengadilan Niaga Surabaya kembali memanas. Sidang pada Senin, 20 Oktober 2025, pukul 16.00 WIB, mengungkap dugaan kejanggalan serius yang melibatkan oknum Panitera Pengganti bernama Eni Fauzi.

​Kronologi Dugaan Manipulasi:

Kejanggalan bermula dari dugaan “alamat palsu” dalam dokumen perkara. Oknum Panitera Pengganti dituding sengaja menyampaikan data alamat yang berbeda dan tidak benar kepada Majelis Hakim. Padahal, sebelumnya Panitera Pengganti dan Juru Sita telah berhasil mengirimkan surat undangan rapat kepada Kurator dan Debitur di alamat yang benar, yang menyebabkan kedua pihak hadir.

​Penyampaian data alamat yang berbeda dalam sidang terakhir ini memicu dugaan adanya “permainan” untuk menghambat proses penggantian kurator. Proses penggantian kurator ini sendiri telah disepakati melalui voting Kreditor Konkuren sesuai Pasal 71 ayat (2) UUK dan PKPU, yang mewajibkan pengadilan memberhentikan atau mengangkat kurator atas usul kreditor.

​Dugaan penghambatan diperkuat dengan fakta bahwa relaas panggilan yang dibuat oknum tersebut mencantumkan agenda “rapat permusyawaratan majelis”, padahal sidang tersebut seharusnya beragenda pembacaan putusan penggantian kurator, berdasarkan SK KMA No. 109. Langkah oknum Panitera Pengganti ini dinilai berpotensi menyesatkan Majelis Hakim dan menghambat jalannya proses hukum.

​Dugaan Intervensi Mutasi:

Investigasi lebih lanjut menemukan bahwa oknum Panitera Pengganti, Eni Fauzi, telah masuk daftar rapat Tim Promosi dan Mutasi (TPM) Kepaniteraan tanggal 8 Agustus 2025 untuk dimutasi dari PN Surabaya ke PN Sidoarjo. Namun, hingga Oktober 2025, mutasi ini belum terlaksana. Sumber internal menyebut, ada dugaan intervensi dari pihak-pihak berpengaruh, termasuk pejabat di lingkungan Pengadilan Tinggi Surabaya dan oknum.

​”Tindakannya jelas tidak profesional, bahkan bisa diartikan sebagai dugaan bentuk manipulasi terhadap Majelis Hakim,” ungkap sumber yang enggan disebutkan namanya, menekankan kekhawatiran atas pelanggaran etika jabatan. Temuan ini akan dijadikan dasar laporan resmi kepada instansi berwenang.

​Kasus ini merupakan kelanjutan dari kepailitan Rachmat Agung Leonardi (RAL) alias Yongki, pemilik Central Kuta, yang diputuskan pailit sejak 27 Maret 2023 (Nomor: 4/Pdt. Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby.) setelah terlilit hutang Rp 514 miliar kepada 189 kreditor, dan hingga kini belum menemukan titik akhir. (ELC)

Loading...

Baca Juga