DETIKPERISTIWA.ID – Pengurus Harian DPD KNPI DKI Jakarta Khoirul Amin mengaku malu dan terbebani atas vakumnya wadah organisasi kepemudaan (OKP) yang sudah terjadi selama kurang lebih 6 tahun. Adanya 3 kubu KNPI ditambah lagi sikap Gubernur dan Wakilnya yang terkesan tidak peduli dan tidak mau tahu, membuat KNPI DKI Jakarta layaknya organisasi hantu.
“Saya sebagai Pengurus Harian DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi DKI Jakarta yang di ketuai oleh saudara Anul (Ichwanul Muslimin-red). Merasa sangat malu dan punya beban moral atas kevakuman DPD KNPI DKI Jakarta,” kata Khoirul Amin saat dihubungi melalui sambungan selular, Selasa (29/12/2020).
Amin menceritakan, saat ini KNPI DKI Jakarta terpecah menjadi 3 kubu, mengikuti pecahnya kepengurusan KNPI Pusat. Perpecahan ini, disebutnya, menjadi salah satu penyebab macetnya semua kegiatan kepemudaan yang ada di DKI Jakarta.
“Saling klaim bahwa kepengurusannya adalah yang sah sepertinya menjadi program utama dari masing-masing kubu. Semua kubu tidak ada kegiatan yang berjalan, termasuk kubu Anul. Pemprov DKI yang mestinya tidak diam dan hanya jadi penonton terhadap sengkarut di DPD KNPI DKI Jakarta,” kata mantan Sekjend Nasional Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI) ini.
Amin melanjutkan, awal Desember 2020, atas desakan OKP-OKP yang ada di Jakarta, kubu Anul dan kubu Gusti Arif sempat duduk bersama. Mereka membahas desakan OKP untuk menyatukan kembali KNPI DKI Jakarta dengan tekad “Satu KNPI Satu Pemuda Jakarta Satu”.
Seluruh OKP yang ada di Jakarta mempercayakan penyatuan KNPI DKI Jakarta kepada Anul dan Gusti Arif. Keduanya berjanji akan menggelar Musyawarah Provinsi (Musprov) pada tanggal 29-31 Desember 2020. Rencananya, Musprov akan digelar di Gedung Pemuda DPD KNPI DKI Jakarta Jalan Balap Sepeda, Rawamangun, Jakarta Timur.
“Tapi amanah ini dikhianati oleh Anul dan Gusti. Hingga saat ini Musprov yang mereka janjikan tidak ada kabar dan tidak ada klarifikasi. Kok tega mengkhianati amanah OKP se-Jakarta,” ujar Sekjend salah satu ormas pendiri KNPI ini.
Terkait kepengurusan, Amin menjelaskan, masa periode kepengurusan DPD KNPI hanya 3 tahun. Namun yang terjadi, kepengurusan DPD KNPI DKI Jakarta saat ini sudah berjalan hampir 6 tahun tanpa ada Musprov.
“Menurut saya, kepengurusan DPD KNPI DKI Jakarta saat ini telah membuat dosa sejarah. DPD telah membunuh banyak potensi pemuda dan kader. Yang semestinya dapat berkarir dan mengabdikan diri untuk bangsa dan Negara melalui wadah KNPI DKI Jakarta,” tegas Amin.
Sekjend Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (GPI) ini juga menambahkan, mengembangkan potensi pemuda Jakarta dengan kondisi seperti saat ini sangat tidak mungkin. Bahkan Amin menyebut jauh panggang dari api. Karena DPD KNPI DKI Jakarta saat ini masih dikangkangi oleh kepangurusan yang hampir 6 tahun berjalan tanpa Musprov dan juga tanpa terdengar program kerjanya.
“Mereka tidak sadar, bahwa apa yang mereka lakukan dengan mengangkangi DPD KNPI DKI Jakarta selama hampir 6 tahun tersebut. Secara tidak langsung telah memutus dan membunuh proses regenerasi. Dan juga menghabisi ruang jutaan pemuda yang punya potensi untuk berkarir di DPD KNPI provinsi DKI Jakarta. Saat ini, wadah pemuda ini tidak ubahnya seperti organisasi hantu. Besar namanya, tapi tidak terlihat wujud dan program kerjanya,” kata mantan Direktur LBH GPI ini.
Lebih miris lagi, menurut Amin, kevakuman dan mati surinya KNPI DKI Jakarta ini diketahui dan seolah dibiarkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Padahal, Anies Baswedan adalah mantan aktivis dan Riza Patria adalah mantan ketua organisasi tersebut.
“Gubernur dan Wagub sangat tahu betapa pentingnya organisasi kepemudaan seperti KNPI dalam mengelola dan mendistribusikan potensi pemuda sebagai penerus dan para calon pemimpin bangsa ke depan. Karena mereka adalah mantan aktivis pemuda,” tegas Amin.
Untuk itu, menurut Amin, kedua pemimpin DKI Jakarta ini sebaiknya mengambil langkah tegas dalam menangani masalah ini. Jika memang tidak dibutuhkan atau tidak peduli dengan nasib generasi muda, sebaiknya organisasi ini dibekukan saja.
“Apabila Gubernur dan Wagub sudah tidak mau tahu tentang DPD KNPI DKI Jakarta mau hidup atau mati. Maka akan lebih baik Gubernur dan Wagub mengumumkan secara resmi dan memutuskan bahwa KNPI DKI Jakarta dibekukan. Dan menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak mau tahu lagi tentang pembangunan pemuda,” tutupnya. (HRN)
