DETIKPERISTIWA.ID – Ketua Umum Koordinator Pusat (Korpus) Relawan Pasutri angkat bicara. Menanggapi masalah lelang jabatan tingkat eselon II tidak diminati oleh ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI Jakarta.
Padahal ada 239 Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta yang telah memenuhi syarat. Untuk mengisi 17 jabatan yang saat ini kosong.
“Memang sangat aneh, jika 239 PNS yang telah memenuhi syarat tersebut sama sekali tidak ada yang berminat. Berarti ada yang salah dengan pengelolaan dan management di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini,” ujar Amin saat dikonfirmasi melaluli sambungan telpon, Minggu (16/5/2021).
Ia menambahkan, diberbagai daerah yang ada di Indonesia jabatan seperti Kepala Dinas itu sangat diminati. Sampai banyak yang harus menyuap dan menggunakan semua cara untuk bisa mendapatkan jabatan tersebut.
“Jika saat ini di DKI Jakarta, Jabatan Kepala Dinas tidak diminati oleh ASN DKI Jakarta. Mungkin salah satu penyebab utamanya adalah, karena adanya Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP),” kata Ketum Relawan Pasutri.
Amin menjelaskan, banyaknya anggota TGUPP dan anggaran operasional atau gaji yang mencapai puluhan milyar. Hal tersebut dapat dibilang cukup fantastis, selain itu Kewenangan dan otoritas yang diberikan juga berlebihan.
“TGUPP itu gaji dan kewenangannya besar sekali, sedangkan hasil kerjanya masih dipertanyakan dan tidak dirasakan oleh masyarakat. Kewenangan yang dirasa sangat berlebihan. Padahal mereka bukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta. Sehingga ada kesan Kepala Dinas di DKI hanya jadi tukang stemple atas kebijakan TGUPP,” tagas Amin.
Ia juga menyarankan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Bahwa Anies tidak perlu malu dan marah-marah kepada ASN DKI Jakarta yang saat ini menjadi bawahannya. Karena mereka tidak mau dan tidak berminat mengikuti lelang jabatan.
“Anies tidak perlu marah-marah kepada PNS yang menjadi bawahannya. Karena tidak berminat untuk menduduki 17 kursi empuk yang dilelang tersebut. Anies harus berkaca, kenapa kursi empuk yang dilelang tidak laku.?,” tanya Amin.
“Apakah TGUPP masih patut untuk dipertahankan atau dibubarkan saja.? Jika tidak jelas kerja dan manfaatnya untuk masyarakat DKI Jakarta. Maka lebih baik dibubarkan saja, dari pada menghambur-hamburkan uang rakyat,” pungkasnya. (ARF).
