DETIKPERISTIWA.ID – Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Islam (PW GPI) Provinsi Banten mendukungan penuh terhadap langkah yang diambil oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Banten, Terutama dalam upaya penegakan hukum yang transparan dan akuntabel.
Langkah ini sejalan dengan harapan masyarakat agar penggunaan dana publik diawasi dengan ketat dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.
Fahri Fradana Selaku ketua Wilayah PW GPI Provinsi Banten, mengatakan “Provinsi dikenal dengan nilai-nilai religius dan keislaman, memang memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah mencerminkan prinsip-prinsip tersebut, termasuk dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan adanya pemeriksaan dan pemanggilan saksi yang dianggap relevan, ini menunjukkan komitmen untuk menegakkan keadilan dan memberantas praktik yang merugikan masyarakat”, Ujar Fahri Saat dirinya konferensi pers di wilayah Kejati Provinsi Banten, Jum’at (22/11/2024).
Dukungan dari GPI Provinsi Banten, terhadap langkah ini menunjukkan peran aktif organisasi dalam mengawal nilai-nilai keadilan, transparansi, dan akuntabilitas di Banten.
Langkah ini juga bisa menjadi contoh bahwa kolaborasi antara masyarakat, organisasi, dan aparat penegak hukum sangat penting dalam membangun pemerintahan yang bersih dan amanah.
“Saya menegaskan bahwa langkah konkret yang diambil oleh Kejati Provinsi Banten merupakan upaya nyata dalam penegakan hukum yang harus diapresiasi. Penekanan pada asas praduga tak bersalah menunjukkan bahwa proses hukum harus berjalan secara adil tanpa adanya intervensi atau pengaruh politisasi”, Tegas Fahri.
Selanjutnya, “Terkait rumor yang berkembang, seperti isu politisasi aparat penegak hukum, Saya mengingatkan agar hal tersebut tidak menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum. Fokus utama tetap pada investigasi yang mendalam hingga ke akar masalah, untuk memastikan keadilan dapat ditegakkan tanpa menimbulkan kegaduhan atau asumsi yang tidak berdasar”, Lanjut Ketua PW GPI Banten.
Terakhir, “Langkah ini mencerminkan komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dukungan seperti ini memperlihatkan pentingnya sinergi antara masyarakat, organisasi, dan aparat hukum untuk bersama-sama menjaga kepercayaan publik terhadap institusi hukum”, Tutup Fahri. (RED)
