DETIKPERISTIWA – Saat meresmikan pembukaan Kongres XIII Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di Istana Negara, Presiden Joko Widodo meminta agar proses pengurusan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) lebih disederhanakan. Menurutnya, prosedur pelaporan SPJ saat ini terlalu banyak.
“Saya cek laporan-laporan SPJ, ada 43 laporan yang harus disiapkan. Dan bapak-ibunya, ternyata memiliki anak-cucu lagi. Dari 43 beranak cucu menjadi 123. Ini adalah pekerjaan, energi kita habis hanya untuk urusan laporan dan SPJ,” ujar Presiden Jokowi, Selasa (11/12/2018)
Hal ini terjadi baru-baru ini dalam hal pencairan anggaran penanganan gempa Lombok kepada masyarakat yang tak kunjung cair oleh karena banyaknya prosedur. Padahal, pemerintah pusat sendiri telah menyiapkan anggaran tersebut di bank untuk dapat disalurkan ke masyarakat.
“Saya ini orang jalanan, senangnya di lapangan mengecek. Dan apa yang saya temukan ? Ada sebanyak 17 prosedurnya. Kenapa belum sampai Pak ?, yang ini belum, ini belum. Saya kaget, padahal masyarakat sudah menunggu dan uangnya sudah siap. Berhari-hari hanya untuk masalah 17 prosedur yang harus diikuti,” tuturnya.
Maka dari itu, di hadapan para akuntan dalam acara ini, Presiden meminta mereka untuk dapat merumuskan prosedur pelaporan yang sederhana, cepat, tapi dapat di pertanggung jawabkan.
“Nah, sekarang ketemu dengan IAI. Saya minta tolong disiapkan sebuah prosedur yang orientasinya bukan performa, tetapi substansi. Enggak usah banyak-banyak prosedur, bagaimana bisa memotong agar cepat. Karena menurut saya prinsip akuntansi itu cepat, murah, dan aman,” ucapnya.
Menurut Presiden, prinsip pertanggung jawaban bukan berorientasi pada prosedur yang berbelit-belit. Presiden mengatakan, administrasi negara harus disederhanakan agar pimpinan-pimpinan di setiap kementerian/lembaga dan daerah bisa memutuskan secara cepat di tengah perkembangan zaman. Administrasi pelaporan yang berbelit hanya akan mempersulit diri.
“Akuntansi jangan mempersulit langkah yang membuat kita kepada sebuah jebakan kesalahan,” imbuhnya lagi.
Pada prinsipnya, Presiden Jokowi memiliki pandangan yang sama bahwa akuntabilitas merupakan kunci dalam pengelolaan keuangan untuk dapat terhindar dari upaya penyelewengan atau penyimpangan. Namun, di samping itu, kecepatan dan orientasi pada hasil juga seharusnya menjadi kunci dalam pengelolaan keuangan.
“Pada kesempatan ini saya ingin menegaskan bahwa selain akuntabilitas dan efisiensi, kecepatan dan orientasi pada hasil itu juga sangat penting,” pungkas Pak Jokowi. (DCY)