IJAKARTA.detikperistiwa.id — Dialog interaktif dengan mengambil judul inikah saatnya polisi larang #2019GantiPresiden yang di adakan GEMA di up2you cafe di jl.cikini hotel Ibis, yang di dari para Nara sumber yakni, KPN-GP 2019 Koordinator Suyudi Syamsudi, Sekjen Formas BTI yakni ,Taufan Hermawan, dan pengamat politik dari IPI Karyono Wibowo.
Suyudi dalam dialognya “tetap konsisten menjamin gerakan yang dilakukannya, adalah Konstitusional dan sesuai yang di Amanahkan UUD 1945 yakni di pasal 28 yang berdasarkan kedaulatan ada di tangan rakyat”, serta menjalin persatuan nasional.
“Untuk melakukan perubahan #2019GantiPresiden dan tidak sedikitpun bergeser ke arah konflik Horizontal, isu yang sekarang lagi di dengungkan oleh beberapa kalangan”, jelas Suyudi.
“Ini murni gerakan masyarakat yang terdiri dari beberapa kalangan berbagai propesi di antaranya, tukang becak, tambal ban, mahasiswa, dan ibu rumah tangga, praktisi hukum dll, yang ingin melakukan perubahan dan tidak sekedar memberikan cek kosong kepada rakyat.
Untuk melakukan perubahan ini KPN-GP #2019 Prabowo lah yang memenuhi persyaratannya”, tuturnya.
Taufan Hunneman dalam dialognya mengatakan “jangan sampai rakyat jadi korban karena bermula dari #2019GantiPresiden, yang sifatnya simbol namun bisa mungkin berubah menjadi simbol perlawanan yang berpotensi konflik horizontal terhadap pemerintah Jokowi yang sah secara konstitusional”, katanya.
TNI-POLRI melihat kejadian di kota Batam sifatnya hanya melakukan pencegahan, karena Batam adalah salah satu kota industri yang perlu di lindungi agar tidak terjadi gesekan yang lebih besar.
Taufan Hunneman juga sebaliknya menekankan kepada Masyarakat sebaiknya #2019 GantiPresiden di barengi pendidikan politik memiliki edukasi yang baik terhadap masyarakat pada umumnya.
Karyono Wibowo dalam sambutannya mengatakan, di era reformasi ini #2019GantiPresiden tidak ada, karena pemerintah Jokowi sampai saat ini adalah pemerintah yang sah secara hukum dan konstitusi karena masa jabatannya belum habis,
Gerakan KPN-GP#2019 juga akan hilang dengan sendirinya bila KPU sudah menetapkan pada tanggal 10 Agustus 2019 untuk siapa yang bakal calon pilpres nantinya.
Namun ketika di tanya mengenai konflik horizontal apakah cukup berpotensi jawabnya iya, karena #2019 Ganti Presiden bersifat kampanye, reaksi dan aksi ini akan berpotensi konflik horizontal, seharusnya #2019 Ganti Presiden di era reformasi sah aja di alam berdemokrasi dan lebih baik lagi sebaiknya mengisi ruang edukasi yang baik terhadap pendidikan politik, karena kita sepakat hari ini kita dukung pemerintah yang sah.
(Dedy Matameru)
